Media Muda

Media-Muda (251025) Jakarta – Barisan Jakarta ( BAJA ) menegaskan bahwa isu serangan siber yang kembali dihembuskan terhadap Bank Jakarta hanyalah pengulangan dari peristiwa lama yang sudah tertangani tuntas sejak April 2025. BAJA menilai, pemberitaan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Jakarta, lembaga keuangan kebanggaan masyarakat Jakarta. “Kita semua tahu, Bank Jakarta adalah simbol kepercayaan dan pelayanan untuk warga Jakarta. Mereka selalu hadir, tumbuh, dan beradaptasi dengan teknologi untuk melayani dengan lebih baik,” kata Ketua Umum Barisan Jakarta (BAJA), R. Lintang Fisutama dalam keteranganya kepada wartawan Kamis, (23/10/2025). Menurut BAJA, sejak transformasi digital dilakukan, Bank Jakarta telah memperkuat sistem keamanan siber , memperbarui core banking, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah-langkah ini justru menjadikan Bank Jakarta salah satu bank daerah paling siap menghadapi ...

Media-Muda (241025) Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, mendorong PAM Jaya untuk menerapkan sistem tarif air bersih yang lebih adil melalui skema berbasis zonasi. Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan padat penduduk seharusnya mendapatkan subsidi agar tetap bisa menikmati layanan air bersih dengan harga terjangkau. “Tidak mungkin kawasan kumuh disamakan tarifnya dengan kawasan menengah ke atas. Harus ada keadilan tarif dan subsidi agar semua warga tetap bisa menikmati air bersih,” ujar Gusti dalam keterangan resminya, Selasa (21/10/2025). Gusti menegaskan, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar warga Jakarta sekaligus indikator penting kesejahteraan masyarakat. Karena itu, DPRD DKI melalui Komisi E mendorong PAM Jaya mempercepat perluasan layanan air bersih hingga 100 persen dengan tata kelola yang transparan dan berpihak pada masyarakat kecil. “Air bersih bukan hanya urusan teknis, tapi urusan keadilan sosial,” lanj...

Media-Muda (241025) Jakarta - Keduanya diduga menerima dana dari mitra kerja Komisi XI DPR , yaitu Bank Indonesia dan OJK, melalui yayasan yang mereka kelola. Namun, kegiatan sosial yang menjadi dasar pengajuan dana tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya, KPK menjerat keduanya dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hingga kini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Sementara itu, sejumlah nama anggota DPR lainnya, termasuk yang kini menjabat sebagai kepala daerah, disebut akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. KAHMI menilai kasus CSR BI-OJK merupakan ujian besar bagi komitmen KPK dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Hamdan menegaskan bahwa publik menanti langkah konkret dari penyidik agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses tanpa pandang bulu. “Kami hadir di KPK untuk mendesak agar penyidik mengambil ...

Sekretaris Jenderal organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), Nanang Supriatna. (Foto: Dokumen pribadi). Media-Muda (241025)  Sekretaris Jenderal organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Indonesia ( GPI ), Nanang Supriatna menyoroti program bantuan sosial bagi Warga Jakarta yang merupakan program kebijakan terbaik Pemda Jakarta, baik berkaitan dengan program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainnya seperti PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Namun, ia menyayangkan, dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, diduga telah menjadi ladang bancakan dengan modus operandi telah terjadi dugaan Gratifikasi dan Korupsi yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum di Dinsos DKI Jakarta. Nanang menuding, oknum tersebut adalah Mantan Kadinsos dan oknum Kasi di internal lingkungan Dinsos DKI Jakarta. Kabarnya telah ada pemeriksaan (inspektorat) terhadap beberapa pejabat di lingkungan Dinsos DKI Jakarta. Namun saat ini b...

Ketua LBH Presidium Pemuda Indonesia (PPI) M Fayakun Arief SH   MediaMuda - (241025). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diketahui memiliki kebijakan terbaik lewat program bantuan sosial ( Bansos ) bagi warga Jakarta adalah kebijakan. Bahkan, kebijakan tersebut ada yang berkaitan dengan program sosial, juga ke panti-panti maupun bantuan sosial lainnya seperti PKH, Lansia dan bantuan bencana alam (banjir & kebakaran). Sungguh tak diduga, ternyata berdasarkan dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program Bansos yang digulirkan, justru telah menjadi ladang bancakan. Baik itu dengan modus operandi dugaan gratifikasi maupun korupsi oleh oknum mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) dan Oknum Kepala Seksi (Kasi) di internal Dinsos DKI Jakarta. Hal tersebut di atas disampaikan oleh Ketua LBH Presidium Pemuda Indonesia ( PPI ) M Fayakun Arief SH saat berbincang-bincang denga kalangan wartawan (media), Kamis (23/10/2025) di Jakarta. “Kami merasa heran, be...