Media Muda

.    Nahdiana Kadisdik DKI Jakarta MediaMuda (131125) -Jakarta Ketua Poros Rawamangun , Rudy Darmawanto, SH , mendesak Kepala Dinas Pendidikan ( Kadisdik ) DKI Jakarta, Nahdiana, untuk dicopot dari jabatannya dan dimintai pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan yang menyebabkan peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 lalu. Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/11/2025), Rudy menilai insiden yang melukai 96 orang itu merupakan akibat dari minimnya supervisi dan pengawasan terhadap siswa di sekolah negeri. “ Pemerintah, kepala sekolah, dan orang tua harus menjaga keamanan sekolah secara serius. Ledakan di SMAN 72 menunjukkan lemahnya pengawasan dan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan,” ujar Rudy . Soroti Kepemimpinan Kadisdik Nahdiana Rudy juga menuding bahwa lemahnya pembinaan di sekolah tidak lepas dari pola kepemimpinan Kadisdik DKI Jakarta, Nahdiana . Menurutnya, perilaku bully dan sikap otoriter justru dimulai dari lingkungan D...

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Media-Muda (311025) Jakarta - Mahkamah Konstitusi ( MK ) tidak dapat menerima gugatan untuk mengubah batas maksimal usia pemuda menjadi 40 tahun. Mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut. "Tidak dapat diterima," kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan nomor 178/PUU-XXIII/2025 dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis Gugatan ini diajukan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta. KNPI diwakili oleh Husnul Jamil selaku Ketua Umum, Syafiqurrohman selaku Sekjen, Hamka Arsad Refra selaku Direktur LBH, dan M Isbullah Djalil selaku Sekretaris LBH. "Bahwa dalam uraian kedudukan hukumnya, pemohon tidak dapat membuktikan dalam akta pendiriannya dan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pemohon, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tentang organ yang berhak mewakili untuk dan atas nama KNPI di dalam atau ...

Rudy Darmawanto, Ketum Poros Rawamangun Media-Muda (281025) Jakarta - Poros Rawamangun mencium adanya indikasi korupsi dalam pengadaan Bansos DKI Jakarta tahun anggaran 2023 s/d 2025 di lingkungan Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah puluhan milyar di duga di lakukan oleh mantan Ka dinsos DKI Jakarta inisial PL dan kabid sosial dan kebencanaan berinisial IK, demikian di sampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Selasa, 28/10/2025 di Jakarta. " Kami mencermati bahwa indikasi dugaan korupsi dana bantuan sosial anggaran tahun 2023,2024 dan 2025, perlu di supervisi oleh KPK" ungkap Rudy Darmawanto SH. Mengapa demikian, lanjut Rudy Darmawanto SH, kalau di cermati dari perkembangan pelaksanaan kegiatan bansos seharusnya penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah tuntas sejak Mei 2025 lalu, namun hingga kini belum terlihat perkembangan penanganan kasus tersebut, secara serius dari aparat penegak hukum, bahkan terkesan lamba...

Rudy Darmawanto adalah Tokoh Pemuda Media-Muda (28102025) Di hari Sumpah Pemuda ini kita liat banyak tokoh yang selalu membela dan memperjuangkan nasib pemuda sudah jarang bahkan hampir tidak ada.  Pemuda ada aset terbesar Negara ini, Pemuda juga bisa merubah Negara Indonesia yg kita sama sama cintai ini. Bahkan Presiden pertama kita Bapak Soekarno Berkata : " Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia" . Betapa pengaruhnya pemuda di bangsa ini bahkan di dunia. Rudy Darmawanto adalah salah satu sosok Tokoh Pemuda yang masih memikirkan dan memperjuangkan nasib pemuda. Rudy Darmawanto ( RD ) pernah menjabat sebagai Staff Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga, beliau juga pernah menjadi Ketua KNPI Jakarta Timur dan PLT Ketua KNPI DKI Jakarta. RD juga membuat beberapa Organisasi Kepemudaan diantaranya bernama Presidium Pemuda Indonesia dan Poros Rawa Mangun . Dan lain lain bertujuan untuk mendesak negara ini harus memikirkan peran dan nasib Pemuda. ...

Media-Muda (251025) Jakarta – Barisan Jakarta ( BAJA ) menegaskan bahwa isu serangan siber yang kembali dihembuskan terhadap Bank Jakarta hanyalah pengulangan dari peristiwa lama yang sudah tertangani tuntas sejak April 2025. BAJA menilai, pemberitaan tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Bank Jakarta, lembaga keuangan kebanggaan masyarakat Jakarta. “Kita semua tahu, Bank Jakarta adalah simbol kepercayaan dan pelayanan untuk warga Jakarta. Mereka selalu hadir, tumbuh, dan beradaptasi dengan teknologi untuk melayani dengan lebih baik,” kata Ketua Umum Barisan Jakarta (BAJA), R. Lintang Fisutama dalam keteranganya kepada wartawan Kamis, (23/10/2025). Menurut BAJA, sejak transformasi digital dilakukan, Bank Jakarta telah memperkuat sistem keamanan siber , memperbarui core banking, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Langkah-langkah ini justru menjadikan Bank Jakarta salah satu bank daerah paling siap menghadapi ...

Media-Muda (241025) Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, mendorong PAM Jaya untuk menerapkan sistem tarif air bersih yang lebih adil melalui skema berbasis zonasi. Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan padat penduduk seharusnya mendapatkan subsidi agar tetap bisa menikmati layanan air bersih dengan harga terjangkau. “Tidak mungkin kawasan kumuh disamakan tarifnya dengan kawasan menengah ke atas. Harus ada keadilan tarif dan subsidi agar semua warga tetap bisa menikmati air bersih,” ujar Gusti dalam keterangan resminya, Selasa (21/10/2025). Gusti menegaskan, akses terhadap air bersih merupakan hak dasar warga Jakarta sekaligus indikator penting kesejahteraan masyarakat. Karena itu, DPRD DKI melalui Komisi E mendorong PAM Jaya mempercepat perluasan layanan air bersih hingga 100 persen dengan tata kelola yang transparan dan berpihak pada masyarakat kecil. “Air bersih bukan hanya urusan teknis, tapi urusan keadilan sosial,” lanj...

Media-Muda (241025) Jakarta - Keduanya diduga menerima dana dari mitra kerja Komisi XI DPR , yaitu Bank Indonesia dan OJK, melalui yayasan yang mereka kelola. Namun, kegiatan sosial yang menjadi dasar pengajuan dana tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya, KPK menjerat keduanya dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hingga kini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Sementara itu, sejumlah nama anggota DPR lainnya, termasuk yang kini menjabat sebagai kepala daerah, disebut akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. KAHMI menilai kasus CSR BI-OJK merupakan ujian besar bagi komitmen KPK dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan. Hamdan menegaskan bahwa publik menanti langkah konkret dari penyidik agar seluruh pihak yang diduga terlibat diproses tanpa pandang bulu. “Kami hadir di KPK untuk mendesak agar penyidik mengambil ...