Merespon keresahan Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak KPK supervisi kasus dugaan Korupsi Bansos di Dinsos DKI Jakarta

Rudy Darmawanto, Ketum Poros Rawamangun

Media-Muda (281025)

Jakarta - Poros Rawamangun mencium adanya indikasi korupsi dalam pengadaan Bansos DKI Jakarta tahun anggaran 2023 s/d 2025 di lingkungan Dinas sosial Provinsi DKI Jakarta berjumlah puluhan milyar di duga di lakukan oleh mantan Ka dinsos DKI Jakarta inisial PL dan kabid sosial dan kebencanaan berinisial IK, demikian di sampaikan oleh Rudy Darmawanto SH Ketum Poros Rawamangun kepada wartawan, Selasa, 28/10/2025 di Jakarta.

" Kami mencermati bahwa indikasi dugaan korupsi dana bantuan sosial anggaran tahun 2023,2024 dan 2025, perlu di supervisi oleh KPK" ungkap Rudy Darmawanto SH.

Mengapa demikian, lanjut Rudy Darmawanto SH, kalau di cermati dari perkembangan pelaksanaan kegiatan bansos seharusnya penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah tuntas sejak Mei 2025 lalu, namun hingga kini belum terlihat perkembangan penanganan kasus tersebut, secara serius dari aparat penegak hukum, bahkan terkesan lamban dan nampaknya di sinyalir aparat hukum ogah ogahan menangani kasus tersebut.

" Ya, untuk mencegah preseden buruk dari masyarakat terhadap aparat hukum dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos di lingkungan Dinsos DKI Jakarta, maka kami mendesak agar KPK melakukan supervisi terhadap penanganan kasus tersebut." Tandas Rudy Darmawanto SH.

Selain itu, sambungnya pihaknya juga berharap agar KPK juga melakukan kajian mendalam dan juga audit investigatif, sehingga segera ada tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos di lingkungan Dinsos DKI Jakarta, 

Tidak hanya itu, menurut Rudy, dirinya juga mencermati selama ini muncul keresahan masyarakat menanggapi kasus tersebut, pasalnya uang di duga di korupsi itu adalah uang rakyat yang di kelola dalam APBD Provinsi DKI Jakarta.

" Warga Jakarta resah, uangnya untuk bansos di buat bancaan pejabat Dinsos, oleh karena itu, untuk menjawab keresahan warga Jakarta, mau tidak mau suka tidak suka KPK harus segera melakukan Supervisi terhadap kasus dugaan korupsi dana bansos di lingkungan Dinsos DKI Jakarta." Pungkas Rudy Darmawanto SH (mm-ARH)