Langsung ke konten utama

Senior KNPI DKI Jakarta : Haris Pertama Jatuhkan Derajatnya Sendiri

Jakarta 26des21– Pengukuhan DPD I KNPI DKI Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada tanggal 20 Desember 2021 merupakan jawaban serta kelanjutan dari Musda Penyatuan DPD I KNPI DKI Jakarta sebelumnya.

Namun, pengukuhan tersebut menuai polemik. pasalnya Ketua Umum KNPI dari salah satu kubu, Haris Pertama malah menyindir Gubernur DKI Jakarta dan mengatakan jika menyalahi aturan AD/ART.

Ia mengatakan secara tidak langsung bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak cerdas karena mengukuhkan DPD I KNPI DKI Jakarta yang menurutnya tak sesuai AD/ART.

Statement Haris tersebut mengundang banyak Senior KNPI DKI Jakarta memberikan tanggapan. Salah satunya Rudy Darmawanto yang merupakan salah satu Senior di DPD I KNPI DKI Jakarta.

Menurut Rudy, Haris sebagai Ketua Umum gamang dan kurang memahami aturan organisasi. Gubernur tidak melantik, tapi mengukuhkan.

“Apa yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mengukuhkan DPD KNPI DKI Jakarta adalah tindakan tepat dan menghindarkan konflik KNPI ditingkat pusat. Pasalnya Gubernur DKI tidak melantik tetapi mengukuhkan pengurus hasil musda penyatuan KNPI DKI dan itu dibenarkan. Bila nanti waktunya pas maka DPD KNPI DKI dapat dilantik oleh DPP KNPI atau DPP KNPI hasil kongres penyatuan.” Ujar Rudy

Menurut Rudy ada yang namanya hukum floor Musda. Hukum floor sendiri ialah sebagai kesepakatan peserta Musda.


“Didalam hukum Musda itu berlaku hukum floor sebagai kesepakatan peserta Musda artinya siapa saja utusan yang dualisme maka disarankan untuk melakukan islah atau penyelesaian lebih dahulu. Bila tidak maka kepesertaannya gugur. Siapapun utusanya, apakah OKP yang dualisme, DPD yang dualisme atau juga utusan DPP yang dualisme. Jadi berlaku bagi semua utusan harus islah atau melakukan penyelesaian terlebih dahulu. Dan apabila masih dualisme maka gugur kepesertaanya”. Tambah Rudy

Rudy juga menanggapi Caretaker DPD I KNPI DKI Jakarta yang dilakukan oleh Haris Pertama yang dipimpin oleh Pengurus DPP KNPI bernama Bintang.

“Soal carakteker bentukan Haris Pertama yang dipimpin sdr. Bintang Cs bahkan akan melakukan MUSDA KNPI DKI buat saya dan teman-teman ya silahkan saja itu hak DPP KNPI versi Haris Pertama. Tetapi ingat SK DPP mereka sudah habis alias kadaluarsa. Seharusnya bila mereka punya jiwa besar, arif dan menghargai yang lebih senior, mereka bisa memahani keadaan DKI secara baik dan utuh dan harusnya dihindarkan sikap memecah bela persatuan KNPI DKI apalagi nyinyir soal Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.” Pungkas Rudy.

Rudy berpesan agar Haris sebagai Ketua Umum harusnya sibuk mempersiapkan kongres, bukannya malah sibuk memecah belah KNPI DKI Jakarta. Yang mengartikan bahwa Haris ialah biang pemecah belah.

“DPP KNPI versi Haris Pertama seharusnya sibuk menpersiapkan kepanitian Kongres KNPI dan langkah persiapan Kongres bukan sibuk memecah belah. nyinyir dan sibuk membuat gerakan yang melanggar komitmen OKP dalam musda penyatuan yang lalu.” Imbuh Rudy

Rudy kecewa karena Haris merendahkan derajatnya sebagai Ketua Umum karena memecah belah persatuan KNPI dan melanggar kesepakatan yang sudah disepakati OKP-OKP sebelumnya.

“Saya dan teman-teman pimpinan OKP dan senior KNPI DKI Jakarta melihat sosok haris pertama itu sebagai seorang yang baik, visioner dan Komit terhadap persatuan pemuda. Namun ternyata dia merendahkan derajat dirinya dan miskin terhadap komitmen persatuan pemuda, khususnya Pemuda Jakarta.” Tutup Rudy

Rudy mengingatkan Haris bahwa Gubernur hanya mengukuhkan bukan melantik. Dan jelas diperbolehkan, malah itu merupakan tindakan yang cerdas.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penganiayaan wanita paruh baya di Jatinegara

Jakarta-MediaMuda. Seorang pria berinisial AD (38) di duga telah menganiaya seorang wanita paruh baya bernama Ibu Siti (53), Senin (22/sep/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.  Kejadiannya bertepat di Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara Kelurahan Kampung RW07 tepatnya lagi Jalan Tanah Rendah gang 8.  Korban (Ibu Siti) telah di bawa oleh Keluarga Korban, Ketua RT, LMK dan RW untuk melapor dan melakukan visum di RS Polri Kramatjati . Karena dilihat korban luka parah. Penyebabnya belum terungkap jelas masih penyelidikan polisi, banyak warga menduga bahwa si pelaku minta uang  ke korban. "Kejadian ini sudah ke 3 kalinya. Dan pernah di damaikan dengan kekeluargaan oleh pihak RW , Babinsa /pihak Kelurahan, pada tahun 2024 bulan Maret. Sekarang terulang lagi" ujar korban & pihak keluarga. "Pernah pelaku ingin menyiram yg dinamakan AIR KERAS , untungnya AIR KERAS yang di plastik keburu pecah jadi kena bagian paha pelaku". Tambah korban. Korban dan...

Gantikan Waka DPRD DKI Jakarta, Coreng Marwah Partai Golkar

Media muda (220725)- Jakarta.  JAMALUDIN, Ketua PDK Kosgoro Jakarta Timur dan juga Ketua Harian Partai Golkar Jakarta Timur menyatakan dengan Tegas dan Kecewa kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) Partai Golkar Jakarta Timur menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar DKI Jakarta. "KSB Partai Golkar Jakarta Timur memberikan Surat Rekomendasi ke semua calon Ketua Partai Golkar DKI Jakarta. Yang Pertama kepada H.A. Zaki Iskandar (Sesuai Pleno), Yang Kedua kepada Mustafa Raja (Tiada Ada Pleno), Kemudian ada pembatalan lagi kepada Mustafa Raja, pokoknya semuanya Keputusan berTiga ajah (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Partai Golkar Jakarta Timur." Ujar Bang Jago (Jamaludin Golkar sebutan Jamaludin).  "Isu Yang beredar Ada sich bargening kepada mereka. Diantara Sardi Wahab (sekretaris dan juga anggota Dewan) ingin menggantikan Bapak Basri Baco sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Serta Ketua Partai Golkar Jakarta Timur akan di lanjutkan oleh Agus ...

Bongkar !!! Gubernur Pramono Anung Diduga Dikepung Mafia Jabatan di Pemprov DKI.

MediaMuda (241125) Perombakan pejabat eselon di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang seharusnya menjadi langkah reformasi birokrasi kini justru memunculkan dugaan kecurangan. Ketua Umum Poros Rawamangun , Rudy Darmawanto SH, menilai Gubernur Pramono Anung telah terjebak dalam praktik permainan lama yang dilakukan oknum pejabat internal Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Seminar “ Korupsi Pejabat di Lingkungan SKPD ” pada Senin, 24 November 2025. Pelantikan Serentak Diduga Sarat Kepentingan Menurut Rudy , pelantikan pejabat yang berlangsung dalam dua kloter, kloter pertama sebanyak 1.800 orang dan kloter kedua sekitar 600 orang mengindikasikan adanya permainan terselubung. Bahkan, kloter ketiga diperkirakan akan digelar pada pertengahan Desember atau awal Januari 2026. “ Pelantikan serentak ini seharusnya menghasilkan formasi yang profesional. Namun penelusuran Poros Rawamangun mencium adanya dugaan intervensi oknum pejabat lama di Pemprov DKI Jakarta,...